Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 ;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 20 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum ;

Anggaran Dasar BNI;

Corporate Governance Handbook BNI ;

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi BNI ;

Pedoman Etika Kerja dan Perilaku (Code of Conduct BNI) ;

Perjanjian Kerja Bersama antara BNI dengan Serikat Pekerja BNI ;

Kerahasiaan
BNI melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui Whistleblowing System (selanjutnya disingkat “WBS”)

Tidak Diskriminatif
Setiap Insan BNI dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BNI lainnya yang terjadi di lingkungan BNI sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

Perlindungan
BNI memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan.

Menerapkan Budaya Kerja BNI secara konsisten khususnya pelaksanaan Nilai Budaya Integritas;

Memperkuat lingkungan pengawasan (upaya preventif) dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra BNI dalam rangka menjaga serta melindungi asset/kepentingan BNI;

Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal BNI sebelum dilakukannya penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum bila dianggap perlu;

Meningkatkan reputasi BNI.

BNI adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Insan BNI adalah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite, Pegawai Tetap dan Tidak Tetap serta Outsourcing.

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi adalah Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Divisi Kepatuhan (KPN) adalah Divisi Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pengelola WBS adalah Pemimpin Divisi Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Petugas WBS BNI adalah pejabat BNI yang ditunjuk untuk menangani pelaporan yang diterima melalui WBS serta aktivitas lain terkait dengan pelaksanaan WBS.

Tim WBS Konsultan adalah staf dari konsultan yang ditunjuk oleh BNI untuk memberikan jasa konsultasi pembuatan WBS dan menyediakan layanan penerimaan laporan dari Pelapor.

Pelapor adalah Insan BNI yang berlandaskan pada itikad baik menyampaikan laporan Tindak Pelanggaran melalui WBS.

Terlapor adalah Insan BNI yang dilaporkan dalam laporan Tindak Pelanggaran yang disampaikan melalui WBS.

Whistle Blowing System (WBS) adalah pelaksanaan penerapan Prinsip Integritas dalam Budaya Kerja BNI (Prinsip 46) dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

Penanggung Jawab WBS di BNI adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung Jawab WBS, Direktur Utama menunjuk Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS.

Pengelola WBS adalah penanggung jawab pelaksanaan WBS di BNI yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS BNI yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan / pengangkatan Petugas WBS BNI tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Direktur Kepatuhan atas usul dari Pengelola WBS.

Tugas dan Wewenang Pengelola WBS

a.

Tugas Pengelola WBS i. Mengelola pelaksanaan WBS. ii. Mengkoordinasikan penanganan tindaklanjut atas laporan yang masuk melalui WBS. iii. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Besar maupun diluar Kantor Besar. iv. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS. v. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektifitas WBS BNI.

b.

Wewenang Pengelola WBS adalah: i. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan. ii. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola WBS. iii. Memberikan usulan kepada kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor. iv. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS.

Pelapor yang menggunakan saluran elektronik (telepon, website, dan e-mail) akan diberikan suatu kode unik sebagai referensi terhadap tindak pelanggaran yang dilaporkannya.

Pengungkapan identitas pelapor terdiri dari 3 (tiga) alternatif, yaitu :

	Pelapor bersedia mengungkapkan identitas kepada penerima laporan pada Tim WBS Konsultan dan petugas WBS BNI (Full Disclosure).
	Pelapor bersedia mengungkapkan identitas hanya kepada penerima laporan pada Tim WBS Konsultan. Dalam hal ini penerima laporan tidak akan meneruskan identitas pelapor kepada BNI (Partial Anonymity).
	Pelapor tidak bersedia mengungkapkan identitas dirinya sama sekali (Anonymous).

Tindak Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BNI yang termasuk dalam kategori di bawah ini:

a.	Kecurangan, yaitu perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan. Contoh: i. Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan Perusahaan dan/atau nasabah. ii. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/ data/dokumen milik perusahaan dan/atau nasabah di lingkungan kerja.
b.	Pelanggaran peraturan / hukum. Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal. Contoh: i. Bertindak diluar kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (internal). ii. Terlibat dalam jaringan pengedar obat-obat terlarang dan psikotropika (eksternal). iii. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencucian uang (eksternal). iv. Melakukan perbuatan yang melanggar sistim dan prosedur yang diatur dalam Pedoman Perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. v. Melakukan praktek bank dalam bank. vi. Menyalahgunakan password milik pribadi maupun pegawai lain atau memberitahukan password milik pribadi maupun pegawai lain kepada pihak lain.
c.	Benturan kepentingan Situasi dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/outsourcing (Insan BNI) karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di BNI mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi tugas yang diamanatkan oleh BNI secara objektif, sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis BNI. Contoh: i. Pemberian fasilitas kredit kepada diri sendiri/keluarga yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan BNI secara ekonomis. ii. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana Insan BNI tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
d.	Penyuapan / gratifikasi Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dan berapapun jumlah/nilainya dari pihak lain terkait dengan jabatan/wewenang/ tanggung jawabnya di BNI Contoh: i. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab. ii. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.
e.	Kelakuan tidak etis Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku seperti pelanggaran kepada Code of Conduct BNI. Contoh: i. Tidak menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sebagaimana ditentukan oleh BNI. ii. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian lingkungan kerja pada waktu kerja. iii. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika dan/atau zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan dan/atau pada waktu kerja

Laporan Tindakan Pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya tentang penyelesaian Sanksi Administratif.

Laporan yang dapat ditindaklanjuti :

a.	Termasuk pada kriteria Tindak Pelanggaran.
b.	Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang terjadi paling lama 2 (dua) tahun sebelum tanggal laporan.
c.	Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi BNI.
d.	BNI akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas (Partial Anonymity dan Full Disclosure)

Laporan paling sedikit memuat hal-hal dibawah ini :

a.	Pada prinsipnya Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari BNI dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan.
b.	Uraian pelanggaran yang dilakukan.
c.	Terlapor dan pihak lain yang terlibat (bila ada) serta unitnya.
d.	Unit tempat kejadian dan waktu kejadian.
e.	Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya (bila ada).
f.	Identitas Pelapor berupa nama, NPP, tempat/tanggal lahir dan unit kerja organisasi (untuk Pelapor yang memilih jenis pengungkapan identitas full disclosure dan partial anonymity).

Untuk menjaga kerahasiaan, maka identitas Pelapor beserta laporan yang disampaikannya hanya diketahui oleh Tim WBS Konsultan dan/atau Petugas WBS BNI.

Untuk memperlancar proses tindaklanjut atas Tindak Pelanggaran yang dilaporkannya, Petugas WBS BNI dapat meminta tambahan informasi kepada Pelapor melalui Tim WBS Konsultan untuk Pelapor Partial anonymity atau Petugas WBS BNI dapat menghubungi langsung Pelapor yang mengungkapkan identitasnya secara full disclosure.

Kepada Pelapor diberikan hak untuk memantau perkembangan tindaklanjut tindakan pelanggaran yang dilaporkannya melalui saluran telepon dan email yang disediakan dengan menyebutkan kode uniknya.

Jangka waktu untuk mendapatkan tanggapan paling lambat 15 hari kerja setelah laporan diterima.

Perlindungan kepada Pelapor tindak pelanggaran pada prinsipnya adalah hak dari Pelapor guna memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran yang disampaikan.

Perlindungan hanya dapat diberikan kepada Pelapor dengan kategori Partial anonymity dan Full disclosure.

Dalam hal Pelapor menerima ancaman terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi maupun fasilitas pekerjaan yang diterima dari pihak BNI lainnya, maka Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggung Jawab WBS (Direktur Utama dan/atau Direktur Kepatuhan) melalui Tim WBS Konsultan atau Pengelola WBS (Pemimpin Divisi Kepatuhan).

Permintaan perlindungan dapat disampaikan melalui surat maupun e-mail.

Bentuk perlindungan terhadap Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman / tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan azas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI.

Dengan pertimbangan tertentu, BNI juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor.

Pemberian perlindungan kepada Pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa Pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.

Perlindungan tidak akan diberikan atau dihentikan pemberiannya apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor kepada BNI ternyata palsu / fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan Kebijakan WBS.

Pelapor yang terlibat dalam pelanggaran yang dilaporkannya tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan penyelesaian terhadap laporan yang masuk melalui WBS mengacu kepada ketentuan yang berlaku termasuk diantaranya ketentuan tentang Sanksi Administratif.

Tata kerja WBS akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola WBS dalam Prosedur Penanganan Pelaporan Melalui Whistle Blowing System (WBS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. KEP/019/DK/2010 dan KP/279/DIR tanggal 1 Desember 2010 perihal Penerapan Whistle Blowing System.